JAKARTA, HAWA.ID – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, resmi dilantik sebagai Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI). Pelantikan berlangsung di Hotel Mercure, Jakarta Selatan, Sabtu (17/1/2026).
Pelantikan tersebut menandai dimulainya kepemimpinan baru MIPI dengan fokus pada penguatan peran daerah dalam pengembangan ilmu pemerintahan di Indonesia. Anwar Hafid dinilai memiliki pengalaman panjang dalam birokrasi dan politik yang relevan dengan arah organisasi ke depan.
Dalam sambutannya, Anwar Hafid menyatakan komitmennya untuk memperluas peran MIPI hingga ke daerah-daerah. Ia menilai penguatan struktur organisasi di tingkat lokal menjadi langkah penting agar ilmu pemerintahan dapat diterapkan secara nyata.
“Saya akan fokus melebarkan sayap di daerah. Ketika saya dipercaya dan diberi amanah, saya akan melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab,” kata Anwar Hafid.
Menurut Anwar, pengembangan MIPI di daerah diperlukan agar ilmu pemerintahan tidak berhenti pada tataran akademik, tetapi berdampak langsung terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Ia juga menekankan pentingnya peran para senior dan tokoh pemerintahan dalam membimbing jalannya organisasi agar tetap konsisten pada nilai keilmuan dan pengabdian kepada negara.
“Saya sangat berharap bimbingan dari para senior. Ada hal penting yang perlu kita lakukan bersama, yaitu memperluas kiprah di daerah,” ujarnya.
Anwar Hafid turut menyoroti perlunya memperkuat kolaborasi antara MIPI dan perguruan tinggi, khususnya di daerah. Kerja sama tersebut dinilai penting dalam pengembangan riset, pertukaran gagasan, serta kaderisasi sumber daya manusia di bidang ilmu pemerintahan.
Menurutnya, MIPI harus tumbuh menjadi organisasi yang besar dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah dan negara.
“Kita di daerah banyak bermitra dengan perguruan tinggi. Saya punya cita-cita membesarkan MIPI. Jika ingin berkontribusi bagi negara, kita harus memiliki organisasi yang kuat,” kata Anwar Hafid.
Dengan kepemimpinan baru ini, MIPI diharapkan berkembang sebagai organisasi keilmuan yang inklusif, kuat secara kelembagaan, dan relevan dengan kebutuhan pemerintahan. diharapkan menjadi mitra strategis dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.LIA
