PALU, HAWA.ID — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) menyiapkan anggaran Rp37 miliar untuk membayar tunggakan BPJS Kesehatan masyarakat kurang mampu yang tergolong pasien kelas 3. Anggaran ini masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2026 dan bersumber dari APBD tahun 2025.
Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, menyampaikan kebijakan tersebut dalam acara Aqiqah Ahad di Kota Palu, Minggu (20/7/2025). Ia menegaskan bahwa program Berani Sehat, yang memungkinkan masyarakat berobat hanya dengan menggunakan KTP, ditujukan khusus bagi pasien kelas 3.
“Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dengan hanya menggunakan KTP, harus siap turun dari kelas 1 dan 2 ke kelas 3. Karena hanya pasien kelas 3 atau masyarakat kurang mampu yang diprioritaskan,” ujar Anwar.
Ia menjelaskan, Pemprov Sulteng bekerja sama dengan BPJS dan pemerintah daerah di 12 kabupaten serta 1 kota untuk menyalurkan anggaran tersebut. Program ini berlaku hingga Juli 2025.
Menurut Anwar, sejak program Berani Sehat diluncurkan, jumlah pasien yang berobat dengan KTP meningkat signifikan. “Sebelum ada program ini, rata-rata pasien hanya sekitar 300 orang per hari, sekarang naik menjadi 600–700 orang per hari,” jelasnya.
Peningkatan jumlah pasien juga diakui Direktur RSUD Undata, drg. Herri Muliuadi. Ia mengatakan, rata-rata pasien harian melonjak dua kali lipat setelah program dijalankan. “Dulu hanya 300–350 orang per hari, sekarang rata-rata 600–700 orang per hari,” ujarnya.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Sulteng, dr. I Wayan, turut mengonfirmasi besaran anggaran program Berani Sehat pada 2025. Ia menyebut total anggaran mencapai Rp66.181.123.200.
Sementara itu, pihak BPJS Kesehatan melalui dr. Anggel belum memberikan konfirmasi terkait realisasi program hingga berita ini ditayangkan.LIA
