PALU, HAWA.ID – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., memimpin High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka menyiapkan strategi pengendalian inflasi menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 2026. Rapat tersebut digelar di Ruang Polibu, Rabu (14/1/2026).
Dalam arahannya, Wakil Gubernur menegaskan pentingnya langkah antisipatif sejak dini guna mencegah lonjakan harga kebutuhan pokok yang kerap terjadi menjelang hari besar keagamaan. Ia mengakui bahwa pengendalian inflasi pada tahun 2025 sempat menghadapi berbagai tantangan, namun berkat kolaborasi lintas sektor, inflasi di Sulawesi Tengah tetap berada dalam kondisi terkendali.
Ia menyampaikan bahwa tingkat inflasi Sulawesi Tengah saat ini tercatat sebesar 3,31 persen dan masih berada dalam kategori sehat. Capaian tersebut, menurutnya, merupakan hasil kerja keras TPID dengan dukungan Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Bulog, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.
Wakil Gubernur juga mengungkapkan bahwa terdapat empat daerah yang menjadi fokus utama pengendalian inflasi, yakni Kota Palu, Morowali, Tolitoli, dan Luwuk. Daerah-daerah tersebut dinilai memiliki kontribusi signifikan terhadap pergerakan harga di Sulawesi Tengah. Melalui upaya pengendalian yang konsisten, posisi inflasi daerah yang sebelumnya sempat berada di peringkat atas nasional kini berhasil ditekan dan stabil di kisaran 3,31 persen.
Menjelang Ramadan dan Idulfitri, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memprediksi adanya potensi kenaikan harga pangan. Untuk itu, pemerintah bersama TPID akan melakukan inspeksi pasar dan pemantauan langsung terhadap harga komoditas strategis, seperti beras, ikan, cabai, telur ayam ras, dan daging sapi, guna memastikan stabilitas harga dan ketersediaan pasokan.
Dalam rapat tersebut, TPID Provinsi Sulawesi Tengah menyepakati berbagai langkah strategis, antara lain menjamin ketersediaan stok bahan pangan, mengoptimalkan cadangan pangan pemerintah daerah, memperkuat koordinasi dengan Bulog, melaksanakan operasi pasar murah secara masif dan tepat sasaran, mengantisipasi gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem, serta melakukan pemantauan harga harian secara intensif. Selain itu, penguatan komunikasi publik juga menjadi perhatian agar masyarakat berbelanja secara bijak dan tidak melakukan pembelian berlebihan.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah, Ir. Muhammad Irfan Sukarna, menyampaikan bahwa tren inflasi daerah terus menunjukkan perbaikan dari bulan ke bulan. Ia mencatat inflasi Sulawesi Tengah turun dari 3,92 persen pada Oktober, menjadi 3,50 persen pada November, dan kembali menurun ke angka 3,31 persen pada Desember. Bank Indonesia merekomendasikan agar operasi pasar murah dioptimalkan dengan fokus pada komoditas yang secara historis mengalami kenaikan harga saat Ramadan dan Idulfitri.
Plt. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Imron Taufik J. Musa, S.Si., M.Si., dalam pemaparannya menjelaskan hasil analisis data inflasi selama Ramadan periode 2023 hingga 2025. Ia menegaskan bahwa komoditas beras secara konsisten mengalami inflasi setiap Ramadan, sehingga penguatan stok dan ketahanan pangan daerah harus menjadi prioritas. Selain itu, pengendalian inflasi komoditas perikanan juga dinilai penting mengingat sektor tersebut merupakan karakteristik utama perekonomian Sulawesi Tengah.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, perwakilan Bank Indonesia, BPS, Bulog, BMKG, serta jajaran TPID dan perangkat daerah terkait. Kehadiran seluruh pemangku kepentingan ini menjadi wujud komitmen bersama dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat Sulawesi Tengah menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026.LIA
