PALU, HAWA Gubernur Anwar Hafid menegaskan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) sebagai langkah utama menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini disampaikan di hadapan jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa (03/03).
Perencanaan pembangunan daerah kini wajib berbasis data yang kuat. Gubernur Anwar Hafid menyebutkan bahwa pihaknya telah membedah data hingga tingkat paling rinci bersama para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar setiap kebijakan sesuai dengan kondisi lapangan.
“Saya sudah minta kepala OPD menelusuri data itu sedetail mungkin. Kita tidak bisa lagi mentolerir perencanaan yang tidak punya data,” kata Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah.
Hasil pendalaman data menunjukkan korelasi kuat antara kemiskinan dan kondisi perumahan. Tingginya jumlah RTLH di suatu wilayah ternyata berbanding lurus dengan tingginya angka kemiskinan masyarakat setempat.
“Dari data ini kita belajar bahwa kemiskinan sangat erat kaitannya dengan kondisi rumah. Karena itu kalau kita mau menurunkan kemiskinan, pintu masuknya harus jelas, dan itu adalah rumah tidak layak huni,” kata Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah.
Fokus penanganan yang didorong oleh Gubernur Anwar Hafid pada RTLH akan membuka ruang intervensi lintas sektor secara terpadu. Pendekatan ini diyakini mampu mencapai target penurunan angka kemiskinan hingga lima persen dalam tiga tahun ke depan.
Terkait pembiayaan untuk memperbaiki sekitar 70 ribu hingga 78 ribu RTLH, seluruh kabupaten dan kota telah menyepakati skema gotong royong. Dana tersebut akan melibatkan anggaran dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga tanggung jawab sosial perusahaan atau dunia usaha.
“Kalau datanya sudah dicek dan benar, semua orang harus pakai data ini. Tidak boleh lagi ada anggaran yang bias ke mana mana,” kata Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah.
Validasi data RTLH akan melibatkan perguruan tinggi atau konsultan profesional guna memastikan akurasi. Gubernur Anwar Hafid memastikan kebijakan ini juga didukung oleh inovasi dan digitalisasi sistem agar program tepat sasaran bagi warga yang paling membutuhkan.
