PALU, HAWA.ID — Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, H. Moh. Arus Abdul Karim, menegaskan komitmen lembaganya untuk mendukung penuh pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Sulawesi Tengah.
Pernyataan itu ia sampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana yang digelar di Hotel Best Western Plus Coco Palu, Selasa (8/7/2025). Kegiatan ini diinisiasi oleh BKKBN Provinsi Sulteng bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulteng dengan tema “Integrasi Quick Wins Kemendukbangga – Berani Cerdas, Berani Sehat untuk Indonesia Emas 2045.”
Dalam forum tersebut, Ketua DPRD menilai sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan sangat penting dalam mempercepat penanganan isu-isu krusial, termasuk stunting, pernikahan anak, serta kebutuhan keluarga berencana yang belum terpenuhi (unmet need).
“Kami di DPRD menyambut baik dan akan terus mendukung kolaborasi lintas sektor ini. Permasalahan seperti stunting, pernikahan anak, dan unmet need bukan sekadar urusan teknis, tetapi menyangkut masa depan daerah ini. Sinergi antara pemerintah, legislatif, akademisi, dan seluruh lapisan masyarakat menjadi kunci keberhasilan,” ujar Arus.
Ia menekankan bahwa DPRD Sulteng tidak hanya melihat capaian angka penurunan fertilitas, stunting, atau peningkatan kontrasepsi sebagai indikator keberhasilan. Menurutnya, keberlanjutan program Bangga Kencana harus benar-benar memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan keluarga di Sulawesi Tengah.
“Program ini jangan berhenti pada angka semata. Yang terpenting adalah bagaimana keluarga kita benar-benar merasakan manfaatnya, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, hingga penguatan ekonomi keluarga,” jelasnya.
Rakorda ini juga menandai integrasi lima program Quick Wins BKKBN—GENTING, TAMASYA, GATI, SIDAYA, dan AI-SUPERAPPS—dengan program unggulan Pemerintah Provinsi Sulteng, yaitu Berani Cerdas dan Berani Sehat. Arus menilai langkah integrasi ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang menempatkan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas utama.
Ia berharap seluruh pemangku kepentingan hingga ke tingkat desa mampu mengawal program ini secara konsisten. “Rakorda ini harus menjadi momentum memperkuat pelayanan keluarga berencana, menurunkan prevalensi stunting, dan pada akhirnya mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045,” tandasnya.LIA
