JAKARTA, HAWA – Presiden Prabowo Subianto tegur keras petinggi badan usaha milik negara (BUMN) yang minta tantiem meski kinerja rugi. Ia sebut sikap tersebut tidak tahu malu dan sarankan mundur saja. Banyak orang siap gantikan posisi direksi yang tidak puas dengan penghasilan tersedia.

Teguran Langsung di Rapat Kabinet
“Sudah rugi, minta tantiem lagi. Tidak tahu malu. Kalau tidak sanggup mengabdi dengan penghasilan yang tersedia, berhenti saja. Banyak yang siap menggantikan,” tegas Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Pernyataan ini ia lontarkan saat rapat terbatas kabinet Selasa (13/1/2026). Target utama adalah direksi BUMN dengan dividen minim atau kerugian kronis.

Konteks Kinerja BUMN 2025
Tahun lalu, 12 BUMN catat rugi bersih Rp45 triliun akibat inefisiensi operasional. Petinggi tetap tuntut bonus kinerja dan tantiem berdasarkan formula lama. Sementara itu, pemerintah revisi regulasi tunjangan berbasis kontribusi dividen negara. Prabowo soroti mental mogok kerja jika tuntutan tak terpenuhi.

Reformasi Direksi dan Pengawasan
Presiden perintahkan Kementerian BUMN evaluasi kinerja 107 direksi utama. Program rotasi jabatan terapkan mulai Februari 2026 untuk tingkatkan akuntabilitas. Meskipun begitu, Menteri BUMN siapkan skema insentif baru bagi BUMN dividen tinggi seperti Pertamina dan PLN. Koordinasi dengan Kementerian BUMN pastikan transparansi remunerasi.

Contoh Kasus Kerugian
BUMN tambang dan galangan kapal catat rugi Rp28 triliun 2025. Direksi tetap ajukan tantiem Rp15 miliar kolektif. Prabowo sebut sikap ini bebankan APBN dan rugikan rakyat. Selain itu, audit forensik mulai investigasi dugaan mismanagement di lima BUMN besar.

Pesan Disiplin Pengabdian
Prabowo tekankan jabatan direksi BUMN jadi amanah negara, bukan lahan pribadi. Penghasilan direktur utama capai Rp500 juta per bulan plus fasilitas mewah. Banyak profesional swasta siap gantikan dengan gaji kompetitif. Pemerintah targetkan dividen BUMN naik 20% tahun ini melalui restrukturisasi.

Implikasi bagi Manajemen BUMN
Teguran ini sinyal kuat bagi 1.200 petinggi BUMN. KPI baru berbasis EBITDA dan kontribusi APBN mulai Q2 2026. Asosiasi direksi minta dialog soal kriteria rugi untung. Meskipun begitu, publik dukung kebijakan Prabowo untuk efisiensi aset negara.

Langkah Tindak Lanjut
Presiden bentuk tim evaluasi darurat selesaikan laporan akhir Januari. Direksi rugi kronis hadapi pemecatan massal. Reformasi ini selaraskan dengan program privatisasi 20 BUMN kecil. Prabowo optimis BUMN jadi tulang punggung ekonomi Indonesia Emas 2045 melalui kepemimpinan profesional.*/LIA