MOROWALI, HAWA.ID – Perubahan iklim kian menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan hidup masyarakat pesisir di Indonesia, termasuk di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Dampak berupa peningkatan abrasi pantai, badai ekstrem, dan kenaikan permukaan air laut dirasakan secara berlapis, terutama oleh kelompok rentan seperti nelayan dan perempuan pesisir yang bergantung pada sumber daya laut untuk mata pencaharian.
Kondisi tersebut mendorong Solidaritas Perempuan (SP) Palu menyelenggarakan Festival Orang Muda dan Temu Perempuan Nelayan, Pesisir, serta Perempuan Muda, yang mempertemukan warga terdampak dengan perwakilan pemerintah daerah. Kegiatan ini digelar pada Sabtu (24/1/2026) di Hotel Grand Aurel, Morowali.
Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 40 peserta, terdiri atas 10 orang muda dari Palu dan 30 perempuan akar rumput dari Desa Fatufia, Labota, dan Bahomakmur. Sejumlah narasumber turut hadir, di antaranya perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali, DP3A, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan, TUK Indonesia, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulawesi Tengah, serta SP Palu.
Dalam sesi pembukaan, salah satu perempuan nelayan asal Desa Fatufia menyampaikan testimoni mengenai persoalan kesehatan dan keterbatasan akses ekonomi yang dihadapi perempuan di wilayah industri Bahodopi.
“Harapan kami, pemerintah lebih memperhatikan penyebaran penyakit seperti HIV dan ISPA. Kami juga berharap ada lapangan pekerjaan bagi perempuan yang tidak memiliki pendidikan formal, serta perhatian serius terhadap krisis air bersih dan kondisi lingkungan yang kami sebut sebagai ‘kota debu’,” ujarnya.
Badan Eksekutif Komunitas SP Palu, Ananda Farah Lestari, menyebut dampak perubahan iklim di Morowali diperparah oleh aktivitas pertambangan dan industri berskala besar, termasuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) captive.
“Perubahan iklim tidak buta gender. Perempuan menjadi kelompok paling terdampak, terlebih mereka yang berada dalam lapisan sosial paling rentan,” kata Ananda.
Sementara itu, perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali, Nirmawati, S.KM., MPH, menekankan pentingnya pendekatan sejak awal dalam pembangunan industri agar dampak kesehatan masyarakat, khususnya perempuan, dapat diminimalkan.
“Jika sejak awal analisis dampak kesehatan dilakukan dengan benar, risiko bisa ditekan. Namun jika keliru sejak awal, dampaknya akan sangat buruk, termasuk gangguan kesehatan reproduksi dan meningkatnya kasus ISPA,” jelasnya.
Direktur JATAM Sulawesi Tengah, Moh Taufik, menyatakan bahwa perempuan merupakan kelompok yang paling merasakan dampak buruk aktivitas pertambangan.
“Terutama ibu rumah tangga, menanggung beban ganda akibat kerusakan lingkungan. Ini bukan sekadar klaim, tetapi fakta yang terjadi di wilayah ekstraksi,” tegasnya.
Dalam sesi diskusi, perwakilan orang muda juga menyampaikan sejumlah pertanyaan kritis kepada pemerintah daerah, mulai dari tingginya kasus HIV di Morowali, keterbatasan air bersih dan kualitas lingkungan, hingga langkah perlindungan mata pencaharian nelayan akibat pencemaran laut.
Menutup rangkaian kegiatan, para peserta yang terdiri atas perempuan nelayan, pesisir, dan orang muda membacakan Deklarasi Bersama Keadilan Iklim, yang berisi tuntutan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat terdampak krisis iklim, keterlibatan perempuan dan generasi muda dalam perumusan kebijakan, serta dorongan pengesahan Rancangan Undang-Undang Keadilan Iklim yang responsif gender dan generasi.
Deklarasi tersebut menjadi penegasan sikap kolektif dan orang muda Sulawesi Tengah untuk memperjuangkan keadilan iklim yang berpihak pada kelompok paling rentan, khususnya di wilayah pesisir dan lingkar industri Morowali.LIA
