PALU, HAWA.ID — Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan komitmennya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi. Penegasan itu ia sampaikan saat membuka Sosialisasi Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Selasa (8/7/2025).

Kegiatan yang dihadiri Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Wawan Wardiana, Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, serta jajaran pejabat Pemprov Sulteng itu juga dirangkaikan dengan peresmian Tempat Uji Kompetensi (TUK) Antikorupsi “Manoro” BPSDMD Sulteng.

Dalam sambutannya, Gubernur Anwar menegaskan integritas sebagai pilar utama dari sembilan program unggulan BERANI (Bersama Anwar-Reny). Ia menyebut program kesembilan, yakni BERANI Berintegritas, sebagai kunci keberhasilan delapan program lainnya.

“Delapan program sebelumnya tidak akan maksimal tanpa integritas. Keberhasilan pembangunan bergantung pada seberapa bersih dan jujur aparatur kita dalam bekerja dan melayani,” ujar Anwar.

Anwar menceritakan pengalamannya saat menjabat Bupati Morowali selama 10 tahun, ketika ia rutin berkonsultasi dengan KPK untuk memastikan kebijakan tetap sesuai aturan. Ia menegaskan KPK bukanlah ancaman, melainkan mitra dalam memperkuat pemerintahan.

“Saya pernah meminta pendampingan langsung saat menghadapi masalah prosedur bantuan penanggulangan bencana. Karena pendampingan itu, kebijakan kami bisa berjalan tanpa melanggar aturan,” jelasnya.

Gubernur juga menyoroti praktik buruk birokrasi seperti jual beli jabatan dan intervensi tim sukses. Ia menegaskan tidak ada ruang untuk praktik semacam itu di masa kepemimpinannya.

“Tidak boleh ada jabatan yang dibeli. Jangan coba-coba lewati pintu belakang. Rumah jabatan pun saya batasi akses malam hari kecuali urusan dinas. Itu cara saya menjaga jarak dari potensi penyimpangan,” tegasnya.

Terkait gratifikasi, Anwar mengingatkan bahwa pemberian sekecil apa pun bisa menjadi jebakan moral. Ia mendorong ASN melaporkan gratifikasi melalui jalur resmi serta mengoptimalkan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di tiap OPD.

“Gratifikasi itu banyak abu-abunya. Yang menggoda itu ‘setan-setan kecil’ di sekitar kita. Makanya saya selalu ingatkan teman-teman ASN untuk tegas dan transparan,” ujarnya.

Lebih jauh, Anwar menekankan pentingnya membangun budaya integritas melalui pendekatan religius, disiplin pribadi, serta digitalisasi layanan publik yang transparan.

“Pelayanan yang baik bukan soal cepat, tapi soal pasti. Kalau satu jam tidak mampu, jangan janji satu jam. Jangan kita sendiri yang membuka ruang untuk korupsi kecil-kecilan,” katanya.

Menutup sambutannya, Anwar berharap kehadiran KPK di Sulawesi Tengah menjadi pemicu penguatan etika birokrasi dan pencegahan korupsi yang lebih sistematis.

“Kita bukan malaikat, tapi jangan juga jadi setan. Selama kita bekerja sesuai aturan dan menjaga integritas, insyaAllah kita selamat dan membawa manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.LIA