PALU, HAWA – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menemui massa aksi yang tergabung dalam Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS ADI) di depan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (3/3).
Aksi ini berlangsung bertepatan dengan hari pertama Anwar Hafid resmi berkantor sebagai Gubernur Sulteng periode 2025-2030.
Massa aksi menyampaikan tuntutan terkait transparansi pemerintahan, efektivitas kebijakan publik, serta penyelesaian berbagai persoalan daerah.
Mereka menyoroti ketidakpercayaan masyarakat terhadap pejabat publik, lambannya penyelesaian konflik lahan, pertambangan ilegal, serta permasalahan pendidikan dan kesehatan.
Menanggapi hal itu, Anwar Hafid menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan.
Ia menyatakan pemerintahannya akan fokus pada efisiensi anggaran, reformasi birokrasi, serta percepatan program prioritas, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.
“Saya memahami perjuangan masyarakat dan aktivis seperti LS ADI. Apa yang disampaikan hari ini akan menjadi agenda penting bagi saya. Saat ini, kita harus melakukan efisiensi karena ada pemangkasan anggaran hingga hampir Rp300 miliar. Oleh karena itu, langkah pertama saya adalah membenahi birokrasi agar pemerintahan berjalan lebih efektif dan kredibel,” ujar Anwar Hafid.
Terkait pertambangan ilegal, ia mengumumkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk mengawasi aktivitas pertambangan dan memastikan tidak ada eksploitasi yang merugikan masyarakat.
“Saya terbuka terhadap kritik dan saran yang konstruktif. Saya ingin memastikan bahwa seluruh kebijakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan rakyat. Jika ada persoalan yang ingin disampaikan, saya siap berdiskusi langsung dengan masyarakat,” tambahnya.
Aksi unjuk rasa berlangsung damai hingga selesai, dengan massa aksi tetap menyuarakan harapan agar tuntutan mereka segera ditindaklanjuti. */LIA
