PALU, HAWA.ID – Di halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Senin pagi itu (13/4/2026) , upacara Hari Ulang Tahun ke-62 provinsi berlangsung khidmat. Barisan peserta berdiri rapi, bendera berkibar perlahan, sementara pidato demi pidato menegaskan arah pembangunan ke depan. Namun di tengah suasana seremonial itu, ada satu pesan yang terasa lebih konkret: pembangunan daerah tidak bisa berjalan tanpa kontribusi nyata termasuk dari sektor swasta.
Di momen itulah, nama PT Vale Indonesia Tbk disebut.
Perusahaan tambang yang menjadi bagian dari MIND ID tersebut menerima penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Penghargaan itu bukan sekadar simbolis, melainkan pengakuan atas kepatuhan dan konsistensi perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya kontribusi yang langsung berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Anwar Hafid, yang dalam pidatonya menekankan bahwa peringatan hari jadi daerah tidak boleh berhenti pada seremonial semata.
“Peringatan ini bukan sekadar seremonial, tetapi momentum untuk menggerakkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Kalimat itu terasa seperti penegasan arah baru: bahwa perayaan harus berkelindan dengan kerja nyata. Dalam konteks itulah, kehadiran perusahaan seperti PT Vale menjadi penting bukan hanya sebagai entitas bisnis, tetapi sebagai bagian dari ekosistem pembangunan.
Di balik penghargaan tersebut, ada satu hal yang seringkali luput dari sorotan publik: disiplin fiskal. Bagi pemerintah daerah, pajak dari sektor industri, termasuk pajak alat berat, bukan sekadar angka di laporan keuangan. Ia adalah bahan bakar bagi pembangunan dari infrastruktur hingga layanan dasar.
Head of External Regional & Growth PT Vale, Endra Kusuma, menyebut penghargaan ini sebagai refleksi komitmen jangka panjang perusahaan.
“Ini bagian dari komitmen kami untuk terus berkontribusi kepada pemerintah. Pembayaran pajak yang tepat waktu dan berkelanjutan merupakan kontribusi nyata kami,” ujarnya.
Namun kontribusi itu, menurut Endra, tidak berhenti pada kewajiban fiskal. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Di Sulawesi Tengah wilayah yang masih menghadapi tantangan ketimpangan dan kemiskinan di sejumlah daerah kolaborasi semacam ini menjadi kata kunci.
Dari Tambang ke UMKM
Komitmen itu terlihat lebih konkret di arena Sulteng Expo 2026, yang menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT provinsi. Di sana, PT Vale tidak hanya hadir sebagai perusahaan besar, tetapi juga membawa wajah lain: pelaku usaha kecil dari lingkar operasionalnya.
Di sebuah booth sederhana, produk-produk UMKM binaan dari Morowali dipajang mulai dari olahan pangan hingga kerajinan lokal. Bagi sebagian pengunjung, ini mungkin hanya etalase. Namun bagi para pelaku usaha, ini adalah pintu masuk ke pasar yang lebih luas.
“UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional,” kata Endra. “Sudah menjadi tanggung jawab kami untuk ikut memperkuat daya saing mereka.”
Pendekatan ini menunjukkan bahwa kontribusi perusahaan tidak lagi dilihat semata dari besaran investasi atau pajak, tetapi juga dari sejauh mana dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Selain UMKM, PT Vale juga memanfaatkan momentum ini untuk memperkenalkan berbagai program sosialnya mulai dari pengembangan padi organik hingga inisiatif CSR lainnya di wilayah operasional Morowali.
Langkah tersebut mencerminkan pendekatan yang lebih holistik: pembangunan tidak hanya tentang eksploitasi sumber daya, tetapi juga tentang keberlanjutan dan pemberdayaan.
Di tengah dorongan pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, model kolaborasi seperti ini menjadi semakin relevan. Pemerintah membutuhkan mitra yang tidak hanya patuh, tetapi juga proaktif dalam menciptakan dampak sosial.
Penghargaan yang diterima PT Vale hari itu mungkin hanya berlangsung beberapa menit di atas panggung. Namun maknanya lebih panjang dari itu.
Ia menjadi penanda bahwa relasi antara pemerintah dan sektor swasta tengah bergerak ke arah yang lebih strategis dari sekadar kewajiban administratif menuju kemitraan pembangunan.
Di usia ke-62, Sulawesi Tengah menghadapi tantangan yang tidak ringan: kemiskinan, ketimpangan, hingga kebutuhan percepatan pembangunan di wilayah terpencil. Dalam konteks itu, setiap kontribusi baik dari negara maupun korporasi menjadi bagian dari puzzle besar yang harus disusun bersama.
Dan di halaman Kantor Gubernur pagi itu, di antara upacara dan pidato, satu hal menjadi jelas: pembangunan bukan hanya tugas pemerintah. Ia adalah kerja kolektif, yang menuntut komitmen nyata dari semua pihak.LIA
