PALU, HAWA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mensosialisasikan implementasi SP2D Online melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI). Program ini menjadi bagian dari transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah.
Kegiatan sosialisasi berlangsung di Gedung Workshop Bank Sulteng, Jalan Tinombala, Kamis (8/5/2025). Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dra. Novalina MM, secara resmi membuka acara tersebut. Sosialisasi ini diikuti oleh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), perwakilan PT. Bank Sulteng, dan para operator SIPD lingkup Pemprov Sulteng.
Dalam sambutannya, Novalina yang mewakili Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, menegaskan bahwa penerapan SP2D Online menjadi tonggak penting dalam mempercepat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi birokrasi keuangan daerah. Langkah ini juga sejalan dengan amanat Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2023.
“Dengan hadirnya SP2D Online, proses pengelolaan keuangan mulai dari penerbitan SPM, SP2D, hingga pelaporan keuangan dapat berjalan secara digital dan real time. Inovasi ini kami harapkan dapat mempercepat belanja daerah dan menyederhanakan birokrasi di lingkungan OPD,” ujar Novalina.
Ia juga menjelaskan bahwa SIPD RI sebagai aplikasi umum wajib bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia. SIPD RI menjadi instrumen penting untuk memperkuat sinergi pengelolaan keuangan antara pemerintah daerah dengan bank daerah, khususnya PT. Bank Sulteng.
Novalina mengajak seluruh aparatur pemerintah membangun komitmen bersama menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi.
“Penerapan SP2D Online bukan hanya soal teknologi, tetapi juga langkah nyata reformasi birokrasi demi mendukung pengelolaan keuangan yang berkualitas dan akuntabel,” tegasnya.
Ia berharap sosialisasi ini membuat seluruh perangkat daerah mampu menyajikan laporan keuangan yang up to date dan memperoleh informasi keuangan secara tepat waktu. Dengan demikian, pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif dan efisien. ECA
