PALU, HAWA – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Novalina, memberikan penjelasan resmi mengenai dinamika keterwakilan perempuan dalam proses Seleksi JPT Pratama Sulteng yang sedang berlangsung. Sebagai Ketua Panitia Seleksi, ia menegaskan bahwa seluruh tahapan dijalankan secara terbuka, objektif, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi gender demi mendapatkan pemimpin terbaik.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memastikan bahwa prinsip kesetaraan bukan sekadar norma formalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Proses Seleksi JPT Pratama Sulteng dirancang sedemikian rupa agar memberikan ruang yang setara bagi seluruh aparatur sipil negara yang memenuhi kualifikasi tanpa memandang latar belakang jenis kelamin.
“Seleksi ini dirancang untuk memberikan ruang yang sama bagi seluruh ASN, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak ada satu pun ketentuan yang membatasi berdasarkan gender. Siapa pun yang memenuhi kualifikasi, memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi,” kata Novalina, Sekretaris Daerah Sulawesi Tengah.
Berdasarkan data faktual pada hasil seleksi administrasi, terdapat 85 peserta yang dinyatakan lolos dan 19 di antaranya adalah perempuan atau sekitar 22 persen. Angka partisipasi ini menjadi bukti bahwa ruang karir bagi perempuan di birokrasi sudah terbuka lebar melalui mekanisme Seleksi JPT Pratama Sulteng.
“Angka ini menunjukkan bahwa ruang sudah terbuka. Kami sangat mengapresiasi keberanian dan dedikasi 19 rekan ASN perempuan yang telah mengambil bagian dalam proses ini untuk ikut berkompetisi,” kata Novalina, Sekretaris Daerah Sulawesi Tengah.
Pansel menekankan bahwa kualitas kepemimpinan tetap menjadi tolok ukur utama karena pejabat terpilih akan memikul tanggung jawab besar bagi masyarakat. Meski keterwakilan perempuan itu penting, standar kompetensi komprehensif dalam Seleksi JPT Pratama Sulteng tidak bisa dikompromikan demi pelayanan publik yang maksimal.
“Kami tidak hanya mencari pengisi jabatan, tapi mencari pemimpin yang kompeten. Pemenuhan keterwakilan 30 persen tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan standar kualitas kepemimpinan,” kata Novalina, Sekretaris Daerah Sulawesi Tengah.
Saat ini tahapan masih berlanjut ke proses uji publik untuk menghimpun masukan dari masyarakat luas sebagai bahan pertimbangan pimpinan per 07/11. Keputusan akhir tetap berada di tangan Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menentukan figur yang paling layak bagi kemajuan Sulawesi Tengah.
