JAKARTA, HAWA – Pemerintah Indonesia secara resmi memastikan wacana sekolah daring batal diterapkan setelah libur Lebaran pada awal April 2026. Keputusan ini diambil secara matang untuk menghindari ancaman penurunan kualitas pendidikan atau learning loss seperti yang pernah terjadi pada masa pandemi Covid-19.
Sebelumnya, rencana pembelajaran jarak jauh sempat dibahas pada akhir Maret sebagai upaya penghematan bahan bakar minyak nasional. Langkah tersebut dipertimbangkan untuk merespons krisis energi global akibat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran yang memicu lonjakan harga minyak.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menjelaskan bahwa pemerintah lintas kementerian telah menyelesaikan koordinasi. Hasil kesepakatan menetapkan bahwa kegiatan belajar mengajar wajib memprioritaskan metode tatap muka di ruang kelas.
“Proses belajar harus semakin optimal dan kita harus menghindari terjadinya learning loss karena penyelenggaraan pembelajaran secara luring bagi siswa,” kata Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada (24/03).
Pratikno menegaskan bahwa pemerintah sangat mempertimbangkan karakteristik dari masing-masing tingkat pendidikan. Kegiatan spesifik dan krusial seperti praktikum siswa juga dipastikan tetap berjalan secara langsung di sekolah tanpa pengecualian.
Kepastian mengenai sekolah daring batal ini langsung mendapat respons positif dari kalangan parlemen. Anggota Komisi terkait di DPR RI Mardani Ali Sera mengingatkan bahwa kerugian akibat pembatasan fisik di sekolah sangat besar bagi masa depan anak.
“Saat Covid-19, standar pendidikan kita mundur hingga dua tahun. Kita belum punya cukup guru berkualitas, banyak anak tidak punya ruang belajar layak, dan biaya internet masih menjadi beban,” kata Mardani Ali Sera, Anggota DPR RI.
Menurut Mardani, komitmen kuat dari pemerintah pusat untuk terus menjaga kualitas pendidikan sangat sejalan dengan visi dan misi besar bangsa. Hal ini terutama untuk mewujudkan tujuan pembangunan jangka panjang.
“Kualitas pendidikan adalah modal utama mencapai pertumbuhan 8 persen dan Indonesia Maju 2045,” kata Mardani Ali Sera, Anggota DPR RI.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memang mengeluarkan instruksi tegas untuk melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor demi menghadapi krisis global. Meski terdapat pemangkasan biaya perjalanan dinas dan penerapan kerja dari rumah bagi instansi tertentu, sektor prioritas dijamin tetap aman sehingga wacana sekolah daring batal dilaksanakan.
