PALU, HAWA.ID – Anggota DPRD Kota Palu, Nendra Kusuma Putra, SE., M.M, melaksanakan penjaringan aspirasi masyarakat (reses) Caturwulan I masa persidangan tahun 2025, Selasa (15/4), di Daerah Pemilihan (Dapil) III yang meliputi Kecamatan Palu Selatan dan Tatanga.
Reses hari pertama ini, Nendra didampingi fasilitator kemitraan dari Dinas UMKM Kota Palu, Dian, dan ratusan konstituen antusias menyampaikan aspirasi mereka.
Mengawali kegiatan, Nendra menjelaskan ruang lingkup Komisi B DPRD Kota Palu yang menjadi mitranya. Komisi tersebut membidangi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pendapatan daerah, UMKM, Perumda, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Dinas Pertanian dan Peternakan serta sekretariat Pemerintah Kota Palu.
Warga yang hadir menyampaikan berbagai aspirasi, terutama terkait prosedur pengajuan bantuan usaha perorangan dari pemerintah. Banyak pelaku usaha kecil, khususnya pengelola kantin sekolah, mengaku belum memahami alur pengajuan bantuan.
Selain isu ekonomi, warga juga mengeluhkan minimnya penerangan jalan dan keterbatasan jaringan listrik di salah satu kompleks perumahan. Mereka berharap adanya penambahan tiang listrik dari PLN agar distribusi daya listrik lebih stabil. warga telah menyampaikan hal ini kepada pihak PLN. Namun diarahkan untuk mengajukan permohonan resmi penambahan tiang.
Ajukan Proposal untuk Bantuan USaha
Menanggapi keluhan tersebut, fasilitator dari Dinas UMKM, Dian, menjelaskan bahwa warga dapat mengakses bantuan usaha perorangan dengan mengajukan proposal lengkap. Dokumen yang dibutuhkan adalah KTP, Kartu Keluarga, foto usaha, dan rencana anggaran.
Dian menambahkan bahwa pemerintah memberikan bantuan maksimal sebesar Rp2 juta hanya kepada warga non-ASN dan bukan pegawai BUMN.
“Ada ketentuan baru berdasarkan temuan BPK. “Jika suami atau istri pemohon merupakan ASN, maka pemerintah tidak dapat memberikan bantuan,” jelasnya.
Sementara itu, Nendra menegaskan komitmennya untuk menampung seluruh aspirasi warga dan memperjuangkannya melalui jalur legislasi dan koordinasi lintas instansi. Ia mendorong warga menyiapkan proposal bantuan usaha agar pihak terkait segera memprosesnya
“Saya targetkan bantuan usaha ini bisa terealisasi paling cepat melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahun ini, dan paling lambat tahun 2026,” ujar Nendra.
Terkait permintaan penambahan tiang listrik dan penerangan jalan, Nendra menyatakan akan segera berkoordinasi dengan pihak PLN dan dinas terkait.
“Seluruh aspirasi warga kami tampung dan akan kami perjuangkan,” tutupnya.LIA
