JAKARTA, HAWA – Ancaman polusi udara Jakarta kembali memasuki fase kritis dengan tingginya konsentrasi partikel PM2.5 dan gas karbon monoksida pada akhir Maret 2026. Di tengah kondisi kotornya udara ini, warga justru kehilangan kemudahan dari jaringan pemantau independen Nafas yang terpaksa mengurangi operasional layanannya.
Pengumuman mengecilnya jaringan Nafas disampaikan secara resmi pada 25/03 menyusul habisnya pendanaan. Selama enam tahun beroperasi, aplikasi swasta ini telah mengelola lebih dari 200 sensor di berbagai kota dan diandalkan masyarakat untuk memantau polusi udara Jakarta secara akurat.
“Setelah enam tahun membangun jaringan sensor kualitas udara Nafas, kami harus mengambil keputusan yang sangat berat. Kami harus mengecilkan jaringan kami bukan karena datanya tidak penting, tapi karena pendanaan untuk jaringan ini tidak cukup,” kata Piotr Jakubowski, Co-founder Nafas.
Menyikapi krisis operasional tersebut, pihak pengembang mengubah status jaringan pemantau menjadi yayasan milik publik. Masyarakat yang merasa terbantu dan ingin mempertahankan sensor udara ini dapat memberikan bantuan finansial lewat platform urun dana Kitabisa atau mendaftar sebagai sponsor.
Berkurangnya akses data independen ini terjadi bersamaan dengan situasi polusi udara Jakarta yang menunjukkan tren memburuk. Pemantauan di kawasan Cilandak sempat mencatatkan indeks kualitas udara menyentuh angka 300 yang sangat berbahaya bagi sistem pernapasan manusia.
“Udara terasa pengap, nafas terasa berat disebabkan oleh tingginya gas CO,” kata pengguna akun X @jakarta7268, menanggapi kondisi langit ibu kota pada subuh 27/03.
Pemerintah pusat melalui kementerian terkait mengakui bahwa sektor transportasi dan penggunaan bahan bakar berkualitas rendah mendominasi sumber polusi udara Jakarta. Konsentrasi emisi sisa pembakaran kendaraan bermotor menyebabkan lapisan udara beracun tetap bertahan belasan jam meskipun hujan turun deras.
“Kami sampaikan bahwa hampir 35 hingga 57 persen kualitas udara yang jelek di Jakarta terkonfirmasi berasal dari BBM yang masih tinggi sulfurnya. Sulfur yang kita harapkan dari standar internasional paling tidak di 50 ppm, jadi ini yang belum kita capai,” kata Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup.
Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta juga menegaskan bahwa faktor alam ikut memperparah persebaran emisi di daerah aglomerasi. Penyelesaian masalah ini membutuhkan intervensi serentak dari wilayah penyangga.
“Sumber pencemar udara Jakarta dipengaruhi oleh aktivitas manusia dan faktor meteorologi, seperti angin, suhu, serta cuaca. Oleh karena itu, kerja sama lintas wilayah menjadi sangat penting,” kata Asep Kuswanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan komitmennya untuk mengendalikan tingkat polusi melalui pengawasan ketat. Kebijakan perbaikan kualitas udara akan dijalankan dengan sanksi pasti bagi para pelanggar.
“Kami ingin kebijakan ini tidak hanya bersifat imbauan, tetapi juga memiliki konsekuensi yang jelas,” kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.
