PALU, HAWA — Komisi B DPRD Kota Palu memperingatkan adanya potensi gangguan pasokan ayam di pasar tradisional akibat distribusi pangan yang kini mulai terbagi untuk menyuplai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kekhawatiran tersebut muncul saat jajaran legislator melakukan peninjauan lapangan di Pasar Inpres Manonda menjelang bulan suci Ramadan. Pengalihan stok untuk program nasional di sekolah-sekolah dinilai dapat menekan ketersediaan daging ayam di pasar umum jika tidak ada antisipasi sejak dini.

Ketua Komisi B DPRD Kota Palu, Rusman Ramli, menjelaskan bahwa distribusi untuk kebutuhan MBG mulai memengaruhi perputaran stok di tingkat pedagang. Kondisi ini bertepatan dengan momen peningkatan permintaan masyarakat yang biasanya terjadi sebulan sebelum Idulfitri.

“Distribusi bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis di sekolah-sekolah juga turut memengaruhi pasokan ayam. Kondisi ini perlu diantisipasi agar tidak menekan ketersediaan di pasar umum,” kata Rusman Ramli, Ketua Komisi B DPRD Kota Palu, pada Jumat (23/01/2026).

Berdasarkan hasil pantauan, harga daging ayam kampung di pasar saat ini sudah merangkak naik dari Rp70.000 menjadi Rp80.000 per ekor. Meskipun kenaikan harga masih dalam batas kewajaran, kelangkaan stok menjadi ancaman serius yang dapat memicu inflasi di daerah.

Selain daging ayam, beberapa komoditas lain seperti tempe dan daging sapi juga mulai mengalami fluktuasi harga. Anggota Komisi B bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu menyusuri lapak-lapak pedagang guna memastikan tidak ada spekulasi harga yang memberatkan warga.

Politisi PKS tersebut mendesak pemerintah daerah agar segera menyiapkan langkah strategis, termasuk menjaga kelancaran rantai distribusi dari peternak ke pasar. Penjagaan stabilitas pasokan ayam menjadi krusial mengingat daya beli masyarakat saat ini terpantau cenderung menurun.

Sebagai solusi jangka pendek, DPRD mendorong pelaksanaan operasi pasar murah yang tidak hanya berpusat di pasar tradisional, tetapi juga menyentuh wilayah kelurahan. Langkah ini diharapkan mampu meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus menyeimbangkan harga di tingkat pengecer.

Pihak legislatif berkomitmen untuk terus mengawal ketersediaan bahan pokok selama bulan puasa hingga lebaran mendatang. Pemerintah Kota Palu melalui dinas terkait diminta tetap waspada terhadap pergerakan stok komoditas sensitif agar kebutuhan masyarakat dan program pemerintah tetap berjalan beriringan.*/RIL