JAKARTA, HAWA – Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi total terhadap Kebijakan Ekonomi Indonesia di tengah eskalasi konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Pernyataan ini disampaikan JK pada Jumat (06/03) saat acara buka puasa bersama KAHMI di Jakarta Selatan untuk merespons dampak krisis global bagi tanah air.
JK menyoroti risiko pembengkakan subsidi energi dalam APBN akibat kenaikan harga minyak mentah dan LPG dunia secara mendadak. Kondisi geopolitik yang memanas sejak serangan udara gabungan pada akhir Februari 2026 dianggap mengancam stabilitas fiskal nasional. Sebagai importir minyak bersih, Indonesia sangat rentan terhadap volatilitas harga komoditas energi di pasar internasional yang terus bergejolak.
“Dampaknya ke Indonesia langsung terasa di ekonomi. Harga bahan bakar naik, harga elpiji naik dan itu berarti subsidi pemerintah akan semakin besar,” kata Muhammad Jusuf Kalla, Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Evaluasi terhadap Kebijakan Ekonomi Indonesia mencakup penentuan ulang prioritas belanja negara agar tidak membebani keuangan negara secara berlebihan. JK mengingatkan agar pemerintah tidak menghabiskan ruang fiskal untuk program yang kurang mendesak demi menjaga kepercayaan investor global. Kedisiplinan anggaran menjadi kunci agar peringkat kredit Indonesia tetap terjaga di mata lembaga internasional.
“Harus ada evaluasi total terhadap kebijakan ekonomi, khususnya dalam penggunaan anggaran. Negara harus menentukan prioritas agar pengeluaran tidak terlalu besar,” kata Muhammad Jusuf Kalla, Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Selain aspek fiskal, JK menekankan pentingnya keadilan dalam tata kelola pemerintahan sebagai modal utama menghadapi krisis. Langkah antisipatif harus segera diambil oleh Kementerian Keuangan untuk memitigasi dampak jangka panjang dari gangguan pasokan energi global. Upaya ini bertujuan agar Kebijakan Ekonomi Indonesia tetap berorientasi pada perlindungan masyarakat luas dan stabilitas nasional.
“Kita harap Indonesia, khususnya pemerintah, menjalankan pemerintahan yang adil dan memberikan prioritas kepada masyarakat supaya jangan terjadi seperti di negara lain,” kata Muhammad Jusuf Kalla, Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia.
