JAKARTA, HAWA.ID – Fraksi Nasdem DPRD Kota Palu menemui langsung Deputy II Bidang Pembangunan Manusi Kantor Staf Presiden mengenai langkah kebijakan percepatan pembangunan rehab rekon paska lahirnya perpanjangan masa rehab rekon perpanjangan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 tahun 2022 tentang Penuntasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi, Tsunami dan Liquifaksi di Sulteng.
Ketua fraksi Nasdem dan Mutmainah Korona menemui langsung Abetnego Tarigan yang dipercayakan sebagai Deputy II bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Presiden yang salah satu tugas utamanya adalah membantu Presiden dalam hal pengendalian, percepatan, monitor dan evaluasi penyelesaian masalah kebencanaan.
Mutmainah Korona menjelaskan, bersyukur ada ruang diskusi dengan melahirkan beberapa langkah kedepan yang harus segera dilakukan yaitu menyusun skala prioritas dari berbagai problem pembangunan rehab rekon paska bencana alam 28 September 2018 intuk bisa diselesaikan di tahun 2023 utamnya pada penyelesaian pemenuhan hak dasar penyintas.
Neng, sapaan akrabnya menjelaskan, problem pembangunan huntap yang masih mengalami keterlambatan, di antaranya persoalan lahan, Vendor pembangunan huntap, PT WIKA, tenaga kerja lapangan, suplay barang dan problem tehnis lainnya yang menghambat lambannya ketersediaan huntap bagi penyintas.
“Belum lagi problem KK Gendong, pendataan penyintas sebagai penerima PKH, BPJS pemerintah dan problem livelihood penyintas,” ujarnya.
Tidak hanya itu, Neng juga menjabarkan problem lainnya seperti fasilitas pendidikan di wilayah likuifaksi dan tsunami yang masih sangat memprihatinkan termasuk penyelesaian kejelasan pembangunan sekolah SD Inpres Perumnas Balaroa yang belum memiliki izin membangun kembali.
Dari rumusan skala prioritas problem kebencanaan ditahapan rehab rekon yang belum tuntas, Nego, sapaan akrab staff presiden tersebut akan mengunjungi Kota Palu bersama lintas kementrian yang bertanggung jawab penuh dalam dokumen induk rehab rekon paska perpanjangan Inpres No. 8 tahun 2022.
“Semoga, konsultasi kebijakan kami dari fraksi Nasdem DPRD Kota Palu ke KSP memberi perubahan agar percepatan pembangunan rehab rekon paska bencana alam 28 September 2018 yang akan memasuki tahun ke 5 segera direalisasikan di tahun 2023,” jelasnya.
Utamanya, dalam penyelesaian problem penyintas dalam pemenuhan hak huntap, KK gendong, pembangunan sekolah yg belum tuntas di wilayah paska bencana alam termasuk fasilitas pendidikan yang sangat memprihatinkan di beberapa titik yaitu di antaranya Balaroa, Petobo, Talise dan Panau Tawaeli. */TIN
