HAWA.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kunjungan lapangan ke Kawasan Pangan Nasional (KPN) di Desa Talaga. Lokasi berada di Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, setelah menerima surat pengaduan dari Kepala Desa Talaga pada 17 April 2025 dan menindaklanjuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Yayasan Ekonesia sehari sebelumnya.
Tim DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mengungkap sejumlah permasalahan serius terkait kondisi Kawasan Pangan Nasional (KPN) Talaga yang jauh dari harapan. Hal ini sebagaimana dijanjikan saat Wakil Presiden Ma’ruf Amin meresmikannya pada 3 Oktober 2023. Alih-alih berfungsi sebagai lumbung pangan, kawasan seluas 1.234,5 hektar ini justru tampak terbengkalai.
Minim Aktivitas, Fasilitas Terlantar
Tim DPRD Provinsi Sulteng menemukan bahwa hanya sekitar 200 hektar lahan yang terbuka. Namun lahan tersebut dipenuhi semak belukar dan hanya sebagian kecil ditanami pisang, pepaya, serta ubi kayu secara tidak teratur. Mereka juga mendapati sejumlah fasilitas pendukung seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan sumur air bersih. Selain itu, perlengkapan panel surya dalam kondisi tidak terurus dan tertutup tanaman liar.
Tim DPRD Provinsi Sulawesi Tengah juga menemukan tumpukan kayu bantalan di beberapa titik tanpa kejelasan mengenai penggunaannya.Tidak terlihat adanya aktivitas pertanian intensif sebagaimana fungsi utama KPN yang semestinya menjamin ketersediaan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau.
Warga Minim Informasi, Lahan Bersertifikat Milik Masyarakat
Masyarakat setempat mengaku tidak memiliki informasi yang memadai mengenai status dan tujuan keberadaan KPN Talaga, termasuk skema pengelolaannya. Bahkan, terdapat informasi bahwa sebagian lahan di dalam kawasan adalah lahan bersertifikat milik warga.
“Kami tidak tahu pasti siapa yang kelola, untuk apa, dan bagaimana kami bisa terlibat. Padahal dulu katanya bisa ciptakan lapangan kerja dan tambah penghasilan masyarakat,” ujar seorang warga kepada tim DPRD.
Kepala Desa Talaga dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyampaikan harapan mereka agar program KPN benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, sesuai dengan janji sebelumnya untuk meningkatkan produksi jagung, hortikultura, serta menyediakan sarana pertanian seperti irigasi dan fasilitas pengelolaan hasil panen.
Rekomendasi: RDP Lanjutan Libatkan Semua Pihak
Melihat kondisi di lapangan dan minimnya keterlibatan masyarakat, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah merekomendasikan penyelenggaraan Rapat Dengar Pendapat lanjutan yang lebih luas. DPRD mendorong semua pihak terkait untuk hadir dan bersama-sama merumuskan solusi terbaik demi keberlanjutan dan optimalisasi Kawasan Pangan Nasional Talaga.
“Kawasan ini punya potensi besar, tapi perlu ada kejelasan tata kelola, dukungan infrastruktur, dan partisipasi aktif masyarakat agar tujuan besar ketahanan pangan nasional bisa tercapai,” ujar salah satu anggota DPRD yang ikut dalam kunjungan.
Pemerintah menggagas Kawasan Pangan Nasional Talaga sebagai bagian dari program strategis nasional untuk mendukung ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Namun, tanpa penanganan serius, proyek ini dikhawatirkan hanya menjadi simbol tanpa substansi. ECA
