PALU, HAWA.ID – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido menerima audiensi dari Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Sulawesi Tengah di ruang kerja Gubernur, Kamis (17/4). Ketua Hiswana Migas Sulteng, Muhammad Abdulkadir Badjamal, memimpin langsung rombongan pengurus yang hadir untuk menyampaikan berbagai persoalan distribusi energi di wilayah ini.
Abdulkadir menyoroti pemerintah yang memberikan alokasi LPG bersubsidi dan solar secara tidak merata kepada Sulawesi Tengah. Ia menjelaskan bahwa kuota yang minim memicu terjadinya “rembesan” atau ketergantungan pasokan dari daerah lain. Menurutnya, di Kabupaten Morowali, kebutuhan LPG terus meningkat seiring melonjaknya jumlah pendatang yang jauh melampaui jumlah penduduk lokal. Namun, data yang menjadi dasar penyaluran kuota belum mencerminkan realita di lapangan.
“Morowali bahkan mencatat kelebihan kuota lebih dari 50 persen dibandingkan jatah wilayah lain. Di sisi lain, Kota Palu justru mengalami penurunan kuota terus-menerus. Padahal kelangkaan ini bukan semata-mata akibat distribusi, tetapi karena alokasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil,” ungkap Abdulkadir.
Ia juga menyoroti penyaluran BBM jenis solar di Kota Palu yang semakin diperketat. Padahal, Kota Palu dikenal sebagai kota industri yang membutuhkan suplai solar secara stabil. Abdulkadir menduga keberadaan mafia BBM yang menjual solar ke industri menjadi salah satu penyebab pengawasan ketat, tidak hanya di Palu, tetapi juga di sejumlah kabupaten lain. Ia meminta pemerintah daerah mendukung upaya pengajuan tambahan kuota BBM, terutama solar, berdasarkan realisasi kebutuhan tahun sebelumnya.
Bangun SPPBE
Menanggapi hal itu, Gubernur Anwar Hafid menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah lebih dulu mengambil langkah strategis dengan menemui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, BPH Migas berkomitmen membangun Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di Kabupaten Poso.
“Kami sudah menghadap langsung ke BPH Migas, dan mereka sudah berkomitmen untuk membangun SPPBE di Poso. Ini langkah awal untuk memperkuat infrastruktur distribusi energi kita,” ujar Anwar.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi yang intens antara Hiswana Migas dan pemerintah daerah. Menurutnya, selama ini lobi dan advokasi dari daerah ke Kementerian ESDM dan BPH Migas masih belum maksimal. Padahal, dengan pendekatan yang tepat, peluang mendapatkan tambahan kuota dan peningkatan fasilitas sangat terbuka.
“Kita harus membangun komunikasi yang terbuka dan saling mendukung. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, begitu pun sektor swasta. Ini saatnya duduk bersama memperjuangkan kebutuhan energi rakyat Sulawesi Tengah,” tegas Gubernur.
Audiensi tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah dan pelaku usaha migas untuk menyatukan langkah dalam mengatasi kelangkaan energi serta menciptakan distribusi yang lebih merata dan adil di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.ECA
