PALU, MERCUSUAR – Dalam rangkaian penyampaian pengantar LKPj-nya, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, sempat melontarkan kritikannya terkait angka kemiskinan yang sulit turun, karena definisi kemiskinan beberapa instansi yang melihat tolok ukur pada kondisi rumah.
Gubernur juga menyampaikan, tentang definisi kemiskinan ekstrim oleh beberapa instansi. Menanggapi sorotan yang disampaikan Gubernur Sulteng, Ketua Fraksi PKS DPRD Sulawesi Tengah, Hj Wiwik Jumatul Rofi’ah, S.Ag, MH, menyambut baik sorotan tersebut.
Dalam artian kata Bunda Wiwik, Gubernur mampu membaca kondisi lapangan dan perlunya kesamaan persepsi tentang apa itu kemiskinan.
“Kita perlu ada kesamaan persepsi dan kesamaan definisi, apa itu kemiskinan. Setelah satu definisi, lalu kemudian kita merumuskan Bersama, indicator-indikator tentang kemiskinan. Artinya, orang yang dikategorikan miskin itu apa dan bagaimana? Kalau kita belum satu persepsi, maka itulah kondisi seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur,”kata Bunda Wiwik, sapaan akrabnya.
Menurutnya, perlunya kesamaan definisi miskin, merupakan wacana lama yang pernah disuarakannya Ketika masih menjadi legislator di DPRD Kota Palu. Sebab menurut Bunda Wiwik, setiap instansi biasanya punya definisi masing-masing tentang kategori Masyarakat yang dianggap miskin.
“Misalnya, instansi perumahan melihat dari kondisi rumahnya. BKBN melihat dari kondisi keluarganya. Instansi Pendidikan dari aspek Pendidikan dan angka putus sekolah. Dinas sosial, mungkin lain lagi definisinya. Bahkan kelurahan pun punya definisi sendiri. Nah ini yang perlu disatukan persepsinya,”katanya lagi.
Jika masing-masing punya definisi, maka tidak heran kemudian kalau angka kemiskinan itu, selalu tampak tinggi. Olehnya itu kata Bunda Wiwik, jika memang Gubernur menginginkan adanya kesamaan persepsi, maka hal itu adalah sebuah hal yang positif yang perlu ada tindaklanjutnya.
“Maka sekarang, tindaklanjutnya, Pak Gubernur undang semua itu instansi. Kami di DPRD juga diundang. Kita duduk satu meja, kita rumuskan definisi kemiskinan. Undang semua itu instansi, termasuk BPS, agar kita memiliki kesamaan cara pandang tentang apa itu kemiskinan. Program ini selaras dengan Program Pak Gubernur, yakni Berani Harmoni,”tandasnya.*/LIA
