JAKARTA, HAWA — AS melakukan serangan udara terhadap fasilitas nuklir Iran pada Juni 2025 memicu eskalasi konflik di Timur Tengah. Indonesia bersama 23 negara mayoritas Muslim mengecam agresi Israel dan menyerukan gencatan senjata segera.
Serangan AS berlangsung usai Israel meluncurkan serangan besar-besaran pada 13 Juni 2025 ke sejumlah fasilitas nuklir dan energi Iran, termasuk situs di Natanz. Iran membalas dengan meluncurkan ratusan rudal ke Israel, menyebabkan kerusakan infrastruktur.
Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan kecaman resmi atas serangan Israel terhadap Iran. “Indonesia mengecam serangan Israel terhadap Iran. Semua pihak harus menahan diri dan menghindari tindakan yang meningkatkan ketegangan,” kata Sugiono, Minggu.
Indonesia juga bergabung dengan 23 negara mayoritas Muslim dalam pernyataan bersama yang menyebut agresi militer Israel sebagai pelanggaran serius hukum internasional. Negara-negara tersebut meliputi Malaysia, Pakistan, Arab Saudi, Mesir, dan Turki.
Presiden Prabowo Subianto menyerukan gencatan senjata segera dan menekankan pentingnya penyelesaian konflik melalui dialog. “Indonesia menyerukan gencatan senjata antara Israel dan Iran serta de-eskalasi konflik,” ujar Prabowo, Senin.
Pemerintah memastikan keamanan 386 warga negara Indonesia di Iran dan 194 orang di Israel. Mayoritas WNI di Iran merupakan mahasiswa di kota Qom. Hingga 17 Juni 2025, tidak ada laporan WNI yang terdampak langsung konflik.
Di sisi lain, Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz sebagai respons atas serangan tersebut. Parlemen Iran telah menyetujui resolusi, namun keputusan akhir berada di tangan Dewan Keamanan Nasional dan Pemimpin Tertinggi Iran.
Selat Hormuz merupakan jalur penting bagi 20% pasokan minyak dunia. Ancaman penutupan selat berpotensi menaikkan harga minyak global hingga USD130 per barel, memengaruhi perekonomian negara pengimpor seperti Indonesia.
Indonesia mengimpor sekitar 17 juta ton minyak dari Timur Tengah. Jika harga melonjak, subsidi energi bisa meningkat dari Rp203 triliun menjadi lebih dari Rp250 triliun. Namun, pemerintah berharap produksi dalam negeri dapat meredam dampak tersebut.
Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, menyatakan, “Dalam setiap konflik, sikap Indonesia selalu sama: mengecam agresi, mendorong de-eskalasi, dan menyerukan penyelesaian diplomatik.”LIA
