JAKARTA, HAWA.ID- Peraturan soal jaminan hari tua atau JHT yang hanya bisa dicairkan peserta BPJS Ketenagakerjaan berusia 56 tahun menuai polemik. Masyarakat pun berbondong-bondong meneken petisi penolakan terhadap peraturan tersebut.
Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. Aturan tersebut diteken Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah di Jakarta pada Rabu, 2 Februari 2022.
Selang beberapa saat aturan itu menjadi perbincangan publik. Petisi penolakan juga ikut bertebaran di media sosial, salah satunya diinisiasi Suhari Ete melalui situs change.org.
Sebanyak 58.809 dari target 75 ribu orang sudah menandatangani petisi penolakan tersebut. Adapun petisinya diberi judul “Gara-gara aturan baru ini, JHT tidak bisa cair sebelum 56 Tahun“.
Dalam narasinya, Suhari keberatan apabila dana JHT hanya bisa dicairkan ketika peserta memasuki usia pensiun. JHT tidak bisa ditarik apabila peserta berhenti bekerja maupun terkena PHK sebelum usianya 56 tahun.
“Padahal kita sebagai pekerja sangat membutuhkan dana tersebut untuk modal usaha setelah di PHK. Di aturan sebelumnya pekerja terkena PHK atau mengundurkan diri atau habis masa kontraknya bisa mencairkan JHT setelah 1 bulan resmi tidak bekerja,” tulis Suhari seperti dikutip Suara.com, Sabtu (12/2/2022).
Warga Berbondong-Bondong Teken Petisi Tolak JHT Cair di Usia 56 Tahun. [Tangkapan layar change.org]
Oleh karena itu, Suhari membuat petisi sekaligus mengajak masyarakat untuk menolak serta meminta agar Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Petisi bisa dilihat di link berikut: https://www.change.org/p/gara-gara-aturan-baru-ini-jht-tidak-bisa-cair-sebelum-56-tahun-batalkanpermenaker2-2022-kemnakerri
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menerbitkan Peraturan Menaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. Dalam peraturan itu ditetapkan bahwa JHT bisa diberikan kepada peserta saat mencapai 56 tahun.
Peraturan itu ditetapkan Ida di Jakarta pada Rabu, 2 Februari 2022. Aturan itu lantas diundangkan dua hari setelahnya.(SC)
SEMBER : SUARA.COM
