PALU — Anggota DPRD Kota Palu, Mutmainah Korona, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Palu untuk memperketat pengawasan di sektor pajak dan retribusi daerah, sekaligus memperkuat inovasi fiskal guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Mutmainah, hingga saat ini masih terdapat potensi kebocoran PAD yang harus menjadi perhatian serius pemerintah kota.
“Masih ada potensi kebocoran PAD yang perlu ditangani serius. Pengawasan harus diperkuat dengan perangkat kerja yang memadai, fasilitas pendukung, hingga penegakan hukum yang tegas,” ujar Mutmainah, Senin (1/10/2025).
Ia menilai sejumlah sektor masih rawan kebocoran, di antaranya pajak makanan dan minuman restoran, pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB), pajak reklame, serta retribusi parkir.
Mutmainah meminta Pemkot Palu bersikap tegas terhadap pelaku usaha yang tidak patuh membayar kewajiban pajak maupun retribusi. Ia juga mendorong penerapan sistem pembayaran digital dan pengawasan terpadu agar setiap rupiah pendapatan benar-benar masuk ke kas daerah.
“Digitalisasi parkir bisa meminimalisasi kebocoran sekaligus meningkatkan efisiensi layanan,” jelasnya.
Selain pengawasan, Mutmainah menekankan pentingnya sosialisasi dan inovasi fiskal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi.
Lebih jauh, politisi yang akrab disapa Neng itu juga meminta Pemkot Palu mulai menggali sumber-sumber PAD baru, sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023. Salah satunya, kata dia, dengan mempercepat implementasi Wisata Kebencanaan melalui pembangunan peta jalan (road map) dan penyediaan fasilitas pendukung.
“Potensi lain yang bisa digarap adalah wisata kuliner, event tahunan wisata religi seperti Haul Guru Tua dan Kaili Beach Festival (KBF), serta penguatan UMKM dengan menyiapkan ruang kreativitas bagi startup anak muda,” terangnya.
Mutmainah juga menilai pentingnya pemerintah mendukung generasi muda agar melihat tenun tradisional sebagai profesi yang menjanjikan dengan menjamin pasar dan harga produk.
“Anak muda harus melihat menenun sebagai profesi yang menjanjikan. Pemerintah perlu menjamin pasar dan harga produk agar mereka tertarik,” ujarnya.
Ia menegaskan, DPRD Kota Palu berkomitmen menindaklanjuti seluruh masukan publik dalam setiap agenda reses dan forum konsultasi kebijakan, termasuk terkait penguatan PAD dan pemberdayaan ekonomi lokal.LIA
