PALU, HAWA – Organisasi Oxfam International merilis Laporan Oxfam bertajuk “Resisting the Rule of the Rich: Protecting Freedom from Billionaire Power” pada Senin (19/1/2026).
Laporan ini menyatakan miliarder 4.000 kali lebih mungkin menduduki jabatan politik dibanding warga biasa. Organisasi tersebut menyampaikan temuan ini bersamaan dengan Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss.
Laporan Oxfam menganalisis data dari berbagai sumber, termasuk Forbes. Kekayaan kolektif 3.000 miliarder dunia mencapai rekor US$18,3 triliun pada 2025.
Kekayaan tersebut naik lebih dari 16 persen, tiga kali lebih cepat daripada rata-rata lima tahun sebelumnya. Sejak 2020, kekayaan miliarder melonjak 81 persen.
Elon Musk, CEO Tesla, menjadi orang pertama yang kekayaannya melebihi setengah triliun dolar AS. Kenaikan US$2,5 triliun pada 2025 itu setara dengan kekayaan 4,1 miliar orang termiskin di dunia. Dana sebesar itu cukup untuk hilangkan kemiskinan ekstrem 26 kali, menurut laporan tersebut.
Sementara itu, pengurangan kemiskinan global mandek seperti tahun 2019. Satu dari empat orang di dunia alami kerawanan pangan. Hampir separuh populasi global hidup dalam kemiskinan.
Survei World Values di 66 negara ungkap hampir separuh responden yakini orang kaya sering beli pemilu di negara mereka.
“Kesenjangan yang melebar antara orang kaya dan yang lain menciptakan defisit politik yang sangat berbahaya dan tidak berkelanjutan,” kata Amitabh Behar, Direktur Eksekutif Oxfam International, pada Senin (19/1/2026).
Ia menambahkan pemerintah sering ambil pilihan salah demi elite. Pemerintah lindungi kekayaan sambil tekan hak rakyat yang hadapi biaya hidup tak tertahankan.
Laporan Oxfam salahkan kebijakan pemerintahan Trump di AS. Kebijakan tersebut termasuk pemangkasan pajak bagi orang kaya, pelemahan aturan pajak korporasi global, dan longgarnya regulasi monopoli. Valuasi perusahaan kecerdasan buatan (AI) juga dorong kenaikan kekayaan miliarder.
Oleh karena itu, Oxfam minta pemerintah terapkan Rencana Pengurangan Ketidaksetaraan Nasional. Pemerintah harus pajaki orang super kaya dengan tarif tinggi.
Selain itu, pemerintah perkuat regulasi lobi dan pendanaan kampanye oleh orang kaya. Pemerintah juga lindungi kebebasan sipil dan hak buruh.
Temuan Laporan Oxfam ini timbul di tengah 140 protes anti-pemerintah di 68 negara tahun lalu. Banyak protes tersebut hadapi kekerasan dari otoritas.
Kekayaan miliarder kuasai lebih dari separuh perusahaan media besar dunia, tambah pengaruh mereka atas opini publik.
Laporan Oxfam tekankan hubungan antara ketidaksetaraan ekonomi dan politik. Miliarder kuasai aturan ekonomi dan sosial seringkali rugikan hak warga biasa. Organisasi ini harap temuan ini dorong perubahan kebijakan global demi keadilan.*/LIA
