PALU, HAWA.ID – Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan koordinasi ke Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta, Jumat (10/10/2025), untuk memperkuat wawasan dan strategi pengembangan sektor pangan, kelautan, dan pertanian di daerah.
Pertemuan berlangsung di ruang rapat lantai 6 kantor Dinas KPKP dan diterima langsung oleh pejabat setempat. Rombongan Komisi II DPRD Sulteng dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II, Sony Tandra, ST, didampingi Dr. Hj. Vera R. Mastura dan Suryanto, SH., MH.
Dalam sambutannya, Sony Tandra menjelaskan bahwa koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD Sulteng untuk memperkuat kapasitas daerah menghadapi tantangan ketahanan pangan nasional. Ia menegaskan, posisi geografis Sulawesi Tengah yang berhadapan langsung dengan calon Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan menjadi peluang besar bagi daerah untuk menjadi salah satu lumbung pangan strategis Indonesia.
“Sulteng secara geografis berhadapan langsung dengan wilayah calon IKN, sehingga sangat potensial menjadi pemasok bahan pangan bagi ibu kota negara nanti. Karena itu, sektor pangan dan perikanan perlu dikelola lebih serius dan berkelanjutan,” ujar Sony.
Dalam diskusi, rombongan DPRD Sulteng menggali informasi mengenai strategi Dinas KPKP DKI Jakarta dalam menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat ibu kota. Sony menanyakan sejauh mana DKI Jakarta memenuhi kebutuhan pangannya melalui produksi lokal atau pasokan dari daerah lain.
Sementara itu, Suryanto menyoroti struktur kelembagaan Dinas KPKP DKI Jakarta yang mengintegrasikan bidang ketahanan pangan, kelautan, dan pertanian dalam satu institusi. Menurutnya, model ini menarik untuk dijadikan referensi bagi penguatan tata kelola organisasi perangkat daerah di Sulawesi Tengah.
Menanggapi hal tersebut, pihak Dinas KPKP DKI Jakarta menjelaskan bahwa sebagian besar pasokan pangan ibu kota memang berasal dari daerah lain seperti Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah. Namun, Pemprov DKI aktif menjaga stabilitas harga, distribusi, serta ketahanan pangan perkotaan melalui berbagai program, termasuk bantuan pangan untuk penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan subsidi pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain sektor pangan, Dinas KPKP juga memaparkan program pengembangan sektor kelautan dan perikanan, baik tangkap maupun budidaya. Pemerintah DKI memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi nelayan di pesisir Jakarta dan Kepulauan Seribu, seperti bantuan perahu, mesin, alat tangkap, serta bengkel perbaikan alat nelayan.
Dalam kesempatan itu, Sony Tandra juga menanyakan penerapan teknologi budidaya ikan di DKI Jakarta, khususnya penggunaan sistem bioflok serta penyediaan benih ikan untuk pembudidaya lokal. Pihak Dinas KPKP menjelaskan bahwa DKI telah memiliki unit pembenihan ikan sendiri yang mendukung pembudidaya baik tradisional maupun modern, dengan teknologi bioflok yang terbukti meningkatkan efisiensi produksi di lahan terbatas.
Melalui kegiatan ini, Komisi II DPRD Sulteng berharap dapat menyerap pengalaman dan praktik terbaik (best practice) dari Dinas KPKP DKI Jakarta dalam pengelolaan sektor ketahanan pangan, kelautan, dan pertanian.
“Kami berharap hasil koordinasi ini bisa menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan daerah, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan serta pemberdayaan nelayan dan petani di Sulawesi Tengah,” tutup Sony.LIA
