PALU, HAWA.ID – Pihak Komisi III DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar rapat bersama mitra kerja, termasuk Balai Pelaksana Jalan Nasional, Dinas Bina Marga, dan Balai Wilayah Sungai di ruang sidang utama DPRD setempat, Rabu (1/3/2023).
Rapat komisi bersama mitra kerjanya itu digelar dalam rangka menindaklanjuti hasil reses para anggota DPRD Sulteng yang dilakukan belum lama ini di masing-masing daerah pemilihannya.
Dalam rapat yang dipimpin Sonny Tandra itu, Anggota Komisi III DPRD Sulteng, Abdul Karim Aljufri menanyakan kepada pihak Dinas Bina Marga mengenai kondisi buruknya infrastruktur jalan ke wilayah Lalundu, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala.
Menanggapi hal itu, pihak Dinas Bina Marga menyampaikan bahwa beberapa waktu lalu mereka sudah menyurat ke kabupaten-kabupaten untuk pengalihan status jalan.
Dari beberapa kabupaten yang disurati, salah satu yang tidak membalas surat tersebut adalah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala.
Jadi karena jalan tersebut adalah kewenangan Pemkab Donggala, makanya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng dalam hal ini Dinas Bina Marga juga tidak bisa berbuat apa-apa.
Karena ketika diminta untuk mengalihkan kewenangan jalan tersebut kata dia, pihak Pemkab Donggala tidak merespon surat tersebut.
“Jadi kami minta apa solusi untuk masyarakat disana, mereka (Dinas Bina Marga) jawab, yang jadi kewenangan kita saja masih banyak yang belum pak,” tutur ,” kata Abdul Karim yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sulteng itu kepada jurnalis media ini, Rabu.
Abdul Karim yang juga Sekretaris DPD Gerindra Sulteng itu menambahkan, sementara untuk wilayah sungai di Kulawi Raya, termasuk Lindu, memang sudah ada beberapa yang ditindaklanjuti oleh Balai Wilayah Sungai.
“Jadi tinggal menunggu proses selanjutnya. Sementara untuk penganggarannya dari pihak BWS sudah menganggarkan tahun depan, ada beberapa wilayah sungai yang akan digarap oleh mereka, termasuk untuk jalan,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, buruknya kondisi infrastruktur jalan di wilayah Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, menjadi keluhan utama yang disuarakan warga kepada anggota legislatif Fraksi Gerindra DPRD Sulteng.
Desakan perbaikan infrastruktur jalan di wilayah yang populer disebut Lalundu itu, menjadi aspirasi paling utama yang dikemukakan warga dalam forum pertemuan reses Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sulteng, Abdul Karim Aljufri di Desa Minti Makmur dan Desa Polantojaya, Kecamatan Rio Pakava, Donggala, Selasa (23/2/2023).
“Dalam hal pembangunan infrastruktur jalan, selama ini kami benar-benar dianaktirikan oleh Pemda Kabupaten Donggala. Sudah bertahun-tahun kami suarakan aspirasi dan desakan perbaikan jalan ini, tapi tidak juga direalisasikan oleh Pemda Donggala. Wajar kalau hari ini kami curhat sama pak Dewan Provinsi dari Gerindra yang hadir di tengah-tengah kami saat ini,” kata Irwan saat sesi tanya jawab dalam kegiatan reses anggota DPRD Sulteng yang berlangsung di Balai Desa Minti Makmur.
Pernyataan Irwan yang saat ini menjabat Kepala Dusun di Desa Minti Makmur itu sontak membuat warga lainnya kompak menyoroti isu perbaikan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten (pemkab) Donggala.
“Kami berharap bapak Abdul Karim Aljufri selaku anggota DPRD Sulteng bisa menyuarakan dan memperjuangkan hal ini di provinsi agar Pemda Donggala bisa beri perhatian lebih dan penuhi kewajibannya memperbaiki jalan di wilayah kami,” ungkap Irwan.
Hal senada juga dikemukakan Kepala Desa Minti Makmur, Kasmudin.
Menurut dia, setiap tahun usulan perbaikan infrastruktur jalan menjadi aspirasi yang utama diajukan melalui musrenbang kecamatan dan kabupaten, tapi hasilnya tetap sama.
“Kondisi jalan poros yang menghubungkan desa-desa di wilayah Kecamatan Rio Pakava ini tetap sama, bahkan semakin parah,” katanya.
Sementara menurut Kasnudin, Kecamatan Rio Pakava dengan jumlah penduduk mencapai 16 ribu jiwa yang tersebar di 14 desa menjadi salah satu wilayah penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar bagi Kabupaten Donggala, terutama dari sektor perkebunan sawit.
Warga Desa Minti Makmur lainnya, I Wayan Darmawijaya mengatakan, buruknya infrastruktur jalan yang sudah bertahun-tahun lamanya itu sangat mempengaruhi kondisi perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Rio Pakava.
“Sebenarnya masih banyak aspirasi yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat di sini. Tapi kami sangat mengharapkan agar aspirasi perbaikan infrastruktur jalan benar-benar menjadi perhatian pak dewan dari provinsi untuk diperjuangkan. Bantu kami bicarakan hal ini kepada bapak gubernur,” ujar Wayan Darmawijaya.
Ternyata, desakan yang sama juga dikemukakan sejumlah warga Desa Polanto Jaya dalam kegiatan Reses Abdul Karim Aljufri yang juga dilaksanakan disana.*/LIA
