JAKARTA, HAWA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menolak tegas wacana penempatan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR pada Senin (26/1/2026).
Ia bahkan menyebut, “Saya dicopot saja, lebih baik jadi petani,” terkait tawaran jadi Menteri Kepolisian.
Listyo Sigit menyatakan penolakannya saat menerima pesan singkat tawaran memimpin kementerian kepolisian.
“Bahkan, beberapa orang pernah menghubungi saya melalui WA, menanyakan apakah saya mau menjadi Menteri Kepolisian… Saya ingin menegaskan… bahwa saya menolak Polri berada di bawah kementerian,” kata Listyo Sigit Prabowo, Kapolri, pada Senin.
Selain itu, ia menegaskan bahwa langkah tersebut melemahkan institusi Polri, negara, dan otoritas Presiden.
Menurut Kapolri, posisi Polri langsung di bawah Presiden memastikan tugas berjalan efektif. Indonesia memiliki 17.380 pulau yang membutuhkan keputusan cepat tanpa birokrasi tambahan kementerian.
Sementara itu, struktur saat ini selaras dengan UUD 1945 Pasal 30 ayat 4 dan TAP MPR Nomor 7 Tahun 2000. Reformasi pasca-1998 telah memisahkan Polri dari TNI dengan doktrin “to serve and protect”. Kapolri menekankan fleksibilitas Polri dalam menangani keamanan nasional.
“Saya berpendapat bahwa meletakkan Polri di bawah kementerian adalah langkah yang keliru,” kata Listyo Sigit Prabowo, Kapolri, pada Senin.
Kemudian, ia menolak keras kemungkinan konflik kepentingan politik jika Polri berada di bawah kementerian. Meskipun begitu, wacana ini muncul dari diskusi reformasi kepolisian untuk koordinasi lebih baik.
Fraksi PDIP DPR mendukung posisi Kapolri. Mereka menegaskan Polri harus tetap di bawah Presiden melalui fit and proper test di Komisi III. Sementara itu, Fraksi Golkar merujuk amanat UU dan reformasi 1998 untuk mempertahankan status quo.
“Intinya kami sangat setuju posisi kedudukan Polri tetap di bawah presiden.” ungkap Adang Daradjatun dari Fraksi PKS.
Wacana “Kapolri: Saya dicopot saja, lebih baik jadi petani” langsung viral di media sosial Senin ini.
Namun, Presiden Prabowo Subianto belum menyampaikan sikap resmi terkait usulan tersebut. Kapolri menilai struktur saat ini paling ideal untuk menjaga kekuatan negara. Selain itu, penolakan ini menegaskan komitmen Polri pada civilian police pasca-reformasi.
Hingga kini, rapat Komisi III DPR berlangsung di Jakarta. Pernyataan Kapolri menjadi sorotan utama diskusi reformasi Polri.*/LIA