PALU, HAWA — Warga Palu Selatan mengeluhkan kenaikan PBB Palu hingga lebih 100 persen dalam kunjungan kerja daerah pemilihan (kundapil) anggota Komisi B DPRD Kota Palu Nendra Kusuma Putra, Jumat, (15/8), di Jalan Tupai Taturan Selatan, Kecamatan Palu Selatan.
Dalam pertemuan tersebut, tokoh agama Mazhab membandingkan situasi ini dengan kericuhan di Kabupaten PATI, Jawa Tengah, yang dipicu kebijakan serupa.
“Kami khawatir kenaikan PBB bisa memicu gejolak seperti di PATI. Pajak dari puluhan ribu kini jadi ratusan ribu, ini sangat membebani,” ujarnya.
Nendra Kusuma Putra menyatakan akan menyampaikan keluhan warga ke pemerintah daerah. Ia juga meminta kebijakan kenaikan PBB Palu tidak dilanjutkan.
“Ini memberatkan masyarakat. Kami akan bahas di DPRD dan mendorong pemerintah mengevaluasi,” kata Nendra.
Selain membahas kenaikan PBB, warga juga menyampaikan keluhan terkait kemacetan di Jalan Anoa 2. Ketua RT 1 Tatura, Jalan Anoa 2, mengusulkan pembangunan atau penambahan jembatan di sekitar Masjid Aljariyah untuk mengurai kepadatan di persimpangan Jalan Anoa, Anoa 2, dan Emy Saelan.
Nendra menanggapi bahwa rencana tersebut akan dibicarakan bersama Pemerintah Kota Palu, meski penganggaran jembatan membutuhkan dana besar.
Perwakilan Dinas Sosial Kota Palu, Moh. Aswad, yang hadir dalam kundapil itu memaparkan sejumlah program bantuan sosial, termasuk bantuan usaha, bantuan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PPKS) senilai Rp10 juta, dan bantuan modal usaha. Namun, ia menegaskan bantuan tersebut memiliki syarat ketat.
“Penerima tidak boleh mendapatkan bantuan sosial lain, dan kuota bantuan Rp10 juta sudah penuh sampai 2026,” kata Aswad.
Aswad menambahkan, pengajuan bantuan bisa dilakukan melalui kelurahan untuk diproses lebih lanjut. Ia juga mengajak warga menyampaikan proposal jika membutuhkan bantuan terkait perempuan atau masalah BPJS.LIA
