PALU, HAWA — Ketua Panitia Pelaksana Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Sulawesi Tengah, Imelda Liliana Muhidin, membuka peluang untuk maju sebagai calon ketua DPD Golkar Sulteng masa bakti 2025–2030. Ia menyampaikan hal tersebut dalam wawancara bersama awak media, Minggu (17/8), di sela persiapan Musda.

“Sebagai kader, kita harus siap,” ujar Imelda saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai kemungkinan dirinya mencalonkan diri.

Imelda menilai bahwa ketua DPD harus mampu diterima seluruh kader di Sulawesi Tengah serta berkomitmen memajukan partai. Meski ia tengah memimpin persiapan teknis kegiatan, Imelda tetap membuka ruang atas aspirasi dan dukungan yang mulai muncul dari sesama kader.

“Fokus saya saat ini memastikan Musda berjalan lancar dan aman. Kehadiran Ketua Umum Bahlil Lahadalia yang dijadwalkan bermalam di Palu menjadi kehormatan, mengingat beliau sangat jarang menginap saat kunjungan kerja,” tambah Imelda yang juga menjabat sebagai Wakil Wali Kota Palu.

Beberapa kader yang ikut hadir dalam kesempatan tersebut menyampaikan dukungan secara terbuka kepada Imelda. Mereka menilai keterlibatan aktif dan konsistensi Imelda di berbagai struktur partai layak diperhitungkan.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Sulteng dua periode, Arus Abd Karim, turut memberikan pernyataan dari luar daerah. Ia mengaku siap mengikuti proses Musda dan menyerahkan keputusan kepada mekanisme partai.

Menanggapi kemungkinan pencalonan Arus Abd Karim untuk periode ketiga, Wakil Ketua Steering Committee Farid Djafar Nasar menjelaskan bahwa AD/ART menetapkan batas dua periode. Namun, partai membuka peluang melalui diskresi Ketua Umum bagi kader yang memiliki prestasi.

“Jika memenuhi syarat dan memperoleh diskresi, nama beliau tetap bisa masuk dalam bursa calon. Semua tetap bergantung pada proses pendaftaran dan verifikasi saat Musda,” kata Farid.

Sesuai Juklak II Partai Golkar tahun 2025, panitia akan membuka pendaftaran calon ketua tiga hari sebelum Musda. Setiap calon wajib mengantongi dukungan tertulis dari minimal 30 persen pemilik suara untuk dapat bersaing dalam forum pemilihan resmi.LIA