JAKARTA, HAWA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta maaf atas pelaksanaan tugas Polri yang belum memenuhi harapan masyarakat saat Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR RI pada Senin (26/1/2026).
Rapat ini membahas capaian kinerja 2025 dan rencana 2026, sehari sebelum ia genap 5 tahun menjabat Kapolri pada 27 Januari 2026. Kapolri didampingi Wakapolri serta seluruh Kapolda se-Indonesia menghadiri acara di gedung DPR RI.
Kapolri memulai paparannya dengan mengakui ketidaksempurnaan Polri.
“Kami tentunya menyadari bahwa kami jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu… kami mengucapkan mohon maaf apabila masih terdapat pelaksanaan tugas Polri yang belum memenuhi harapan masyarakat,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Sementara itu, ia menargetkan Polri humanis, tegas, dekat, serta dicintai masyarakat melalui transformasi Presisi.
Selama 5 tahun kepemimpinannya, Kapolri mencatat berbagai keberhasilan penegakan hukum pada 2025. Polri menangani 5.395 kasus pencurian dengan kekerasan (curas) dan menyelesaikan 2.939 kasus.
Selain itu, pemberantasan narkoba ungkap 48.417 kasus dengan 64.046 tersangka serta sitaan barang bukti Rp41 triliun. Indonesia juga pertahankan status zero attack terorisme sejak 2023 melalui pendekatan soft dan hard approach.
Pada bidang judi online, Polri ungkap 665 perkara, blokir 241 ribu situs, dan sita aset Rp1,5 triliun. Kapolri tekankan kontribusi Polri dalam program swasembada pangan Presiden Prabowo. Polri fasilitasi lahan 1,37 juta hektar untuk jagung hasilkan 3,57 juta ton pakan ternak.
Mereka bangun 18 gudang ketahanan pangan di 12 Polda, targetkan 28 gudang akhir 2026. Program makan bergizi lampaui target dengan 1.160 Satuan Pelayanan Persiapan Gizi (SPPG) dari rencana 100 unit.
Anggota Komisi III soroti reformasi internal Polri. Fraksi Nasdem, PKS, dan Gerindra dukung Polri tetap di bawah Presiden sesuai TAP MPR VII/2000. Mereka tekankan kesejahteraan anggota cegah pengaruh ekonomi pada integritas. Diskusi sentuh adaptasi KUHP baru dan KUHAP, termasuk Pasal 218-219 soal perlindungan Presiden serta Pasal 80 KUHAP keadilan restoratif.
Survei dukung kinerja Kapolri selama 5 tahun ini. Survei Gallup Global Safety Report 2025 tempatkan Indonesia peringkat 19 law and order index skor 89 dari 144 negara. Litbang Kompas November 2025 catat kepercayaan publik Polri capai 76,2 persen, naik dari 42,5 persen pasca-kerusuhan Agustus. Meskipun begitu, Kapolri minta maaf jadi penutup refleksi di akhir masa jabatan penuh tantangan.
Rapat ini mengapresiasi stabilitas keamanan nasional. Kapolri genap 5 tahun sejak pelantikan Presiden Jokowi pada 27 Januari 2021. Transformasi Polri Presisi jadi fokus utama sepanjang periode tersebut./LIA
