PALU, HAWA — Warga Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, menyampaikan sejumlah aspirasi kepada Anggota DPRD Palu Nendra Kusuma Putra saat reses pada Senin, (14/7). Aspirasi warga mencakup bantuan usaha mikro, persoalan air bersih, pengelolaan sampah, hingga sistem PPDB SMP.

Nendra Kusuma Putra menyatakan akan terus mengawal aspirasi agar mendapat tindak lanjut dari dinas teknis.

“Alhamdulillah, hari ini saya bersama Dinas UMKM, Dinas Sosial, dan Dinas Pendidikan untuk menyerap langsung kebutuhan masyarakat,” kata Nendra.

Dinas UMKM melalui perwakilannya memaparkan program bantuan modal usaha senilai Rp2 juta per pelaku dan bantuan peralatan usaha untuk kelompok. Syarat utama penerima bantuan adalah bukan PNS, bukan pensiunan, dan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

“Kami sudah jalankan program ini tiga tahun terakhir,” ujar Dian, perwakilan Dinas UMKM.

Sementara itu, pendamping dari Dinas Sosial menjelaskan bahwa bantuan seperti PKH dan BPJS gratis hanya bagi warga yang terdata dalam sistem Data Terpadu Sosial Nasional (DTSN). Penentuan kelayakan melalui desil kesejahteraan, di mana hanya desil 1–4 untuk PKH, dan desil 1–5 untuk BPJS.

Keluhan Sistem Online PPDB SMP

Di bidang pendidikan, warga mengeluhkan sistem PPDB SMP secara daring. Salah satu warga menyampaikan bahwa anak kembarnya tidak bisa masuk di sekolah yang sama, meskipun memenuhi syarat zonasi.

“Kami mendukung sistem zonasi, tapi pelaksanaannya belum merata. Masih ada ruang komunikasi yang menguntungkan yang dekat dengan sekolah,” ujar seorang warga.

Menanggapi hal itu, Erwin Abd Rauf dari Dinas Pendidikan menjelaskan bahwa kuota di setiap sekolah terbagi berdasarkan domisili, prestasi, afirmasi, dan perpindahan tugas. Ia juga mengakui bahwa waktu sosialisasi sistem daring masih terbatas.

“Kami akan evaluasi proses ini agar lebih adil dan terbuka ke depan,” ucap Erwin.

Selain itu, warga juga menyoroti persoalan air bersih yang belum teraliri meskipun sudah dijanjikan sejak 2023, serta tingginya iuran sampah sebesar Rp35.000 per rumah dengan pengangkutan hanya sekali seminggu.

Nendra menegaskan komitmennya untuk mencatat semua aspirasi dan mengoordinasikannya dengan pihak terkait. Ia juga meminta warga menyertakan kontak agar mudah diverifikasi saat ada program yang berjalan.LIA