PALU, HAWA.ID – Paket pekerjaan revitalisasi dan rekonstruksi prasarana sekolah dasar paket 1B di Palu dan Sigi yang dikerjakan PT Sentra Multikarya Infrastruktur (SMI) bermasalah. Perusahaan milik Nasaruddin ini melarikan diri dan belum membayar sepenuhnya vendor proyek tersebut.
Paket pekerjaan ini merupakan paket revitalisasi sekolah yang dilelang Balai Prasarana dan Pemukiman Wilayah (BPPW) Sulteng pada tahun 2021 dan berakhir kontrak pada Desember 2022.
Sebanyak 18 sekolah dasar dan madrasah di Kota Palu dan Kabupaten Sigi masuk dalam paket pekerjaan ini.
Masalah ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi gabungan DPRD Sulteng, Jumat (28/4/2023) di ruang sidang utama DPRD Sulteng.
RDP dipimpin Ketua Komisi III, Sony Tandra dan Ketua Komisi IV, Alimuddin Pa’ada. Anggota yang hadir di antaranya Irianto Malinggong, Hidayat Pakamundi, Muhaimin Yunus Hadi, Ibrahim A Hafid. Rahmawati, Faisal Lahadja Fairus Husen Maskati.
Salahsatu vendor yang mengerjakan sekolah yang hadir dalam RDP adalah Erwin Lamporo. Dalam kesempatan itu ia menjelaskan pihaknya bersama vendor lain telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) pada tahun 2021.
Menurutnya awalnya pekerjaan berjalan lancar namun di penghujung masa kontrak PT SMI tidak melakukan pembayaran atas apa yang telah mereka kerjakan.
Permasalahan ini menurut Erwin juga berdampak pada munculnya ancaman dari beberapa vendor yang akan mengambil kembali material yang telah terpasang pada sejumlah sekolah dasar dalam proyek tersebut.
“Vendor mengancam akan bongkar material karena pembayaran tidak pasti. Kalau tidak terbayar mereka akan mencabut atap, kusen pintu. Yang masalah saat ini sekolah sudah menggunakan bangunan itu untuk kegiatan belajar mengajar,”ungkapnya.
Ia mengaku permasalahan ini juga telah mereka laporan kepada Aparat Penegak Hukum (APH).
Dalam RDP ini DPRD Sulteng juga menghadirkan sejumlah Kepala Kepala Sekolah (Kepsek) yang masuk dalam proyek tersebut untuk menceritakan kondisi fisik sekolahnya.
Kepsek MTSn 3 Palu, Zainab mengungkapkan bangunan sekolahnya belum selesai 100 persen tapi sudah digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Dengan adanya ancaman vendor untuk mencabut material yang sudah terpasang, pihaknya merasa khawatir.
Bahkan kata Zainab, mereka terkadang terpaksa memakai uang pribadi untuk melengkapi material bangunan sekolah akibat masalah ini.
Raslin, vendor lainnya dalam RDP ini ingin DPRD Sulteng mencari solusi agar pembayaran dari PT SMI bisa dilakukan.
Ia mengungkapkan sejauh ini pihak BPPW Sulteng pun sudah memfasilitasi para vendor untuk mencari orang yang bertanggung jawab untuk membayar jasa mereka di PT SMI hingga ke Kota Bandung
“Namun pihak SMI tidak memberikan solusi. Orang yang kami temui tidak bisa mengambil keputusan,”bebernya.
Raslin mengungkapkan pemilik PT SMI adalah Nasaruddin, mantan politisi Demokrat yang baru saja bermasalah hukum.
Sementara itu PPK dari BPPW Sulteng, Rahman yang hadir mewakili kepala BPPW mengungkapkan, awalnya pekerjaan paket 1B tersebut berjalan lancar.
Rahman mengungkapkan, pihaknya telah melakukan pembayaran 100 persen kepada PT SMI dengan jaminan 2 persen. Ia juga mengaku BPPW Sulteng telah berupaya maksimal untuk memfasilitasi para vendor agar PT SMI melakukan sisa pembayaran atas jasa mereka.
RDP tidak menghasilkan solusi namun rencana RDP akan kembali digelar. Namun, Sony Tandra meminta agar pihak BPPW Sulteng menyerahkan dokumen kontrak pekerjaan untuk dipelajari lebih terperinci.CNS/*LIA
